Laporkan pada kami apabila anda : Merasa dirugikan oleh Bank Pemerintah atau Swasta / Merasa dirugikan oleh Lembaga Pembiayaan / Merasa dirugikan oleh Asuransi / Merasa dirugikan oleh Pelayanan Publik / Merasa dirugikan oleh Pelayanan Pendidikan / Merasa dirugikan oleh Pelayanan Kesehatan / Merasa dirugikan atas Jasa Kelistrikan / Merasa dirugikan atas Jasa PDAM / Merasa dirugikan atas pembelian barang yang dibeli

Cari Disini

Memuat...

Menolak RUU Ormas

UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah salah satu UU kontroversial pada masa Orde Baru. UU ini akrab disebut sebagai UU Asas Tunggal Pancasila. Saat ini Pemerintah dan DPR RI tengah menggodog RUU pengganti UU ini. Namun, dari draft yang beredar, RUU yang baru masih
berpotensi mengebiri dan membelenggu organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah.

Sejak digulirkan RUU ini sudah mendapatkan banyak penolakan dari berbagai komponen masyarakat. Sampai hari ini paling tidak sudah ada 70 organisasi dan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia serta 52 organsasi dan lembaga di daerah, menolak RUU ini. Muhammadiyah termasuk penggerak aktif dalam koalisi akbar ini.

RUU kontroversial ini akan mengatur segala jenis organisasi, baik ormas yang berbadan hukum, yayasan serta ormas yang tidak berbadan hukum. Kebebasan berserikat berkumpul yang telah dijamin UUD 1945, dikebiri dengan mengharuskan pendaftaran bagi seluruh organisasi. Termasuk bagi organisasi yang tidak berbadan hukum. Lebih-lebih bagi organisasi kemasyarakatan yang sudah besar dan lama berkiprah di republik ini.
RUU ini, juga berbahaya seperti halnya UU tahun 1985. Karena dalam RUU ini juga masih ada larangan multitafsir yang rancu dan bisa berdampak pada pembekuan dan pembubaran ormas. Larangan multitafsir, seperti memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, adalah pasal-pasal karet yang berpotensi digunakan secara sewenang-wenang untuk membungkam demokratisasi Indonesia.

Kalau kita baca penjelasan umum RUU ini tampaknya RUU ini digunakan untuk membidik dua hal.

Pertama untuk “menertibkan” LSM asing serta LSM dalam negeri yang bekerjasama dengan pihak asing. Kedua, untuk membidik ormas-ormas baru yang bermunculan dengan segala macam bentuk dan coraknya. Terutama ormas-ormas yang dianggap suka membuat keributan dan keonaran atas nama apa pun.

Jika untuk dua sasaran sempit itu, kenapa harus menjerat ormas-ormas besar yang jasanya tak ternilai untuk republik ini? Pemerintah maupun beberapa anggota DPR RI yang mendukung RUU ini semuanya memakai logika di atas. Oleh karena itu publik banyak yang terkecoh, mengira RUU Ormas adalah solusi atas maraknya tindak kekerasan yang melibatkan ormas.

Padahal, kalau RUU yang draftnya banyak beredar ini jadi disahkan dan dijalankan banyak organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang akan ikut terlindas oleh regulasi yang bermasalah ini.

Semangat RUU ini hampir sama dengan UU tentang rumah sakit yang mewajibkan seluruh rumah sakit swasta berada di bawah badan hukum atau yayasan yang mengkhususkan diri dalam urusan kesehatan. Semangat awal UU ini adalah untuk membidik yayasan-yayasan bermasalah warisan rezim Orde Baru.

Namun ketika UU ini dijalankan Rumah Sakit-Rumah Sakit Muhammadiyah yang sebagian sudah berjalan sejak zaman Belanda dan tidak dihambat oleh pemerintah kolonial saat ini banyak yang dipermasalahkan izin usahanya. Untuk itu PP Muhammadiyah saat ini sedang menguji material UU ini ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam RUU ormas yang sedang digodog ini ada satu pasal aneh yaitu pada pasal 4. Ketika semua ormas, yayasan, perkumpulan, dan LSM apa pun bentuknya diharuskan tunduk pada UU ini, organisasi yang berafiliasi ke parpol diberi pengecualian secara nyata. Inilah yang sering menjadi pertanyaan apakah penggagas RUU menghendaki agar tidak mendapatkan kesulitan lantas semua ormas harus menjadi underbow partai politik. Kalau memang demikian RUU ini harus dikatakan lebih represif dari UU no 8 tahun 1985 yang sudah kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman itu.

Sumber : Suara Muhamadiya

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Komentar anda kami tunggu agar kami dapat memberikan edukasi dalam pengembangan hukum saat ini.

Popular News